Kemenag Wacanakan Moratorium Izin Travel Umrah Baru

menteri_agama_lukman_hakim

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, saat ini kementerian yang dipimpinnya sedang mempertimbangkan kebijakan moratorium izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) baru. Menurutnya, jumlah PPIU yang ada saat ini sudah mencapai 650 lembaga dan itu terbilang moderat.

Namun demikian, Menag mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus berkonsentrasi dalam pengetatan pengawasan PPIU. Ini dilakukan agar kasus penipuan travel umrah tidak terus terulang karena sangat merugikan jemaah.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengawasi biro perjalanan haji melalui Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Umrah (SIMPU). Yaitu, sistem aplikasi yang menghubungkan Kemenag, Kanwil, biro, provider visa, dan Kedubes Arab Saudi.

menteri_agama_lukman_hakim

Melalui SIMPU, kata Menag, Kemenag bisa mengetahui jumlah dan identitas jemaah, kejelasan hotel, muasasah, rute terbang maskapai, dan hal lain yang dilakukan biro resmi. Dengan demikian, informasi dari semua pemangku kepentingan bisa berjalan secara onlinedan terus diperbarui.

).push({});

“Dengan menggunakan sistem ini, akan terlihat mana biro perjalanan umrah yang punya akuntabilitas dan disiplin. Sebab, semua informasi pelayanan umrah harus disampaikan di sana,” ujar Menag saat mempresentasikan perkembangan perjalanan ibadah umrah tahun 2016 di kantornya, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Selain SIMPU, Kemenag juga memiliki aplikasi Umrah Cerdas berbasis Android. Melalui aplikasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan kemudahan dalam mengakses segala informasi terkait perjalanan umrah. Selain fitur informasi penerbangan, kegiatan umrah, doa manasik, regulasi, informasi kesehatan bagi jemaah, aplikasi Umrah Cerdas menyajikan fitur aduan kendala dan persoalan yang dihadapi jemaah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil mengatakan bahwa tren pembentukan PPIU baru terbilang tinggi. Jika niat penyelenggara biro baru ini tidak sungguh-sungguh dalam membina jemaah, dikhawatirkan yang terjadi justru pengelolaan yang tidak profesional sehingga merugikan jemaah.

Karenanya, Abdul Djamil menilai kalau moratorium izin biro perjalanan umrah memang perlu dilakukan. “Moratorium ini diperlukan dan baru akan dilakukan. Karena urgensi itu memang dirasakan,” kata Djamil.

Jika memang diberlakukan, Djamil memastikan kebijakan moratorium tidak dalam rangka menghambat persaingan usaha biro umrah. “Era sekarang adalah terbuka. Informasi dari mulut ke mulut akan kinerja biro juga membuat masyarakat tahu. Akreditasi biro perjalanan umrah juga dilakukan tiga tahun sekali saat perpanjangan izin biro dilakukan dan kinerja biro dievaluasi,” ujarnya.(gpenk/mkd/ha)

Sumber : http://haji.kemenag.go.id/v3/content/ppiu-membengkak-kemenag-pertimbangkan-kebijakan-moratorium

Related posts

Leave a Comment

*